Online Training - Penyusunan Kebijakan Hukum untuk Meningkatkan Corporate Social Responsibility (CSR)

DESKRIPSI Training kebijakan hukum Corporate Social Responsibility ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai perumusan kebijakan hukum yang mendukung pelaksanaan program CSR secara strategis dan terstruktur. Materi pelatihan mencakup pendekatan regulasi, instrumen kebijakan, hingga sinergi antara aspek hukum, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Fokus pelatihan tidak hanya pada aspek kepatuhan, tetapi juga penguatan peran CSR sebagai alat legitimasi dan keberlanjutan korporasi dalam jangka panjang. Tanggung jawab sosial kini menjadi pilar penting dalam keberlanjutan bisnis dan citra perusahaan di mata publik dan regulator. Tanpa kebijakan hukum yang jelas dan kuat, pelaksanaan CSR akan kehilangan arah dan legitimasi. Pelatihan ini membuka wawasan strategis agar setiap langkah CSR didukung dengan kebijakan hukum yang berdampak, efektif, dan terukur. Pelatihan penyusunan regulasi CSR ini merupakan program pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun kebijakan hukum yang efektif guna memperkuat implementasi Corporate Social Responsibility sebagai bagian integral dari strategi bisnis perusahaan. TUJUAN

• Menyusun kebijakan hukum yang mendukung implementasi CSR
• Memahami peran regulasi dalam tanggung jawab sosial perusahaan
• Mengintegrasikan aspek hukum dalam perencanaan program CSR
• Meningkatkan kesesuaian hukum terhadap kebijakan CSR
• Membangun CSR yang berkelanjutan dan selaras dengan kepatuhan hukum

MATERI

1. Landasan hukum CSR di Indonesia
2. Prinsip-prinsip dasar kebijakan hukum
3. Peran stakeholder dalam penyusunan kebijakan CSR
4. Harmonisasi regulasi internal dan eksternal perusahaan
5. Strategi penyusunan peraturan perusahaan terkait CSR
6. Studi kasus kebijakan CSR di sektor industri
7. Audit hukum untuk program CSR
8. Etika dan integritas dalam pelaksanaan CSR
9. Implementasi kebijakan CSR berbasis hukum
10. Pengukuran dan pelaporan dampak CSR secara legal