Online Training - Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan

DESKRIPSI Pelatihan ini akan merinci pokok-pokok hukum ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian. Berawal dari sejak dimulai hubungan kerja, kemudian selama berlangsungnya hubungan kerja, sampai berakhirnya hubungan kerja. Materi merujuk pada peraturan-peraturan ketenagakerjaan terbaru, baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menakertrans, dan peraturan terkait lainnya. TUJUAN

• Mampu memahami dasar hukum di bidang ketenagakerjaan.
• Mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial sesuai peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan.
• Dapat memahami penyelesaian perselisihan di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri dan kasasi.

OUTLINE MATERI

1. UU Omnibus Law Cipta Kerja
2. Dasar Hukum Ketenagakerjaan
   • UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja
   • UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
   • UU No. 2 tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial
   • Peraturan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI
3. Status Hubungan Kerja
   • Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
   • Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
   • Outsourcing (Alih Daya)
4. Peraturan Dalam Perusahaan
   • Perjanjian Kerja
   • Peraturan Perusahaan (PP)
   • Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
5. Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat
   • Dasar hukum
   • Waktu kerja sehari dan seminggu
   • Waktu istirahat dan cuti
   • Hak pekerja/buruh perempuan atas istirahat hamil/melahirkan
   • Sanksi jika terjadi pelanggaran
6. Upah Kerja Lembur
   • Dasar hukum, Pengertian dan ruang lingkup
   • Syarat kerja lembur
   • Kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja kerja lembur
   • Dasar perhitungan upah lembur
   • Cara perhitungan upah lembur
   • Sanksi atas pelanggaran kerja lembur
7. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
   • Dasar hukum, Pengertian dan ruang lingkup
   • PHK yang dilarang
   • Alasan PHK oleh : pengusaha; pekerja
   • Prosedur/mekanisme PHK
   • PHK yang tidak perlu penetapan dari PHI
   • Skorsing
   • Kompensasi akibat PHK
   • Komponen upah untuk kompensasi akibat PHK
   • Hak pekerja yang ditahan pihak berwajib
   • PHK karena usia pensiun
8. Perselisihan Hubungan Industrial
   • Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase
   • Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri & Pengadilan Studi Kasus Penyelesaian Perselisihan