Hukum Perkreditan

DESKRIPSI Dalam kegiatan perbankan, pemberian kredit harus mengikuti prinsip hukum yang berlaku untuk menghindari risiko hukum, sengketa, dan kerugian finansial. Hukum perkreditan mengatur hak dan kewajiban antara bank dan debitur, serta mengacu pada regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Pemahaman yang baik terhadap aspek hukum perkreditan akan mendukung proses pemberian kredit yang aman, sesuai prinsip kehati-hatian, dan terlindungi secara hukum. TUJUAN

1. Memahami dasar-dasar hukum yang mengatur kegiatan perkreditan.
2. Mengetahui ketentuan perundang-undangan terkait kredit dan pembiayaan.
3. Menganalisis aspek legal dalam perjanjian kredit dan pengikatan jaminan.
4. Mengidentifikasi potensi sengketa hukum dalam kredit dan cara penyelesaiannya.
5. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sesuai regulasi.

MATERI

1. Konsep Dasar Hukum Perkreditan
   • Definisi kredit dalam perspektif hukum
   • Dasar hukum perkreditan di Indonesia
2. Regulasi Perbankan dan Ketentuan Kredit
   • Undang-Undang Perbankan
   • Peraturan OJK dan Bank Indonesia
3. Perjanjian Kredit (Credit Agreement)
   • Unsur-unsur perjanjian kredit
   • Klausul penting dalam perjanjian kredit
4. Pengikatan Jaminan dan Agunan
   • Jenis-jenis jaminan (fidusia, hipotek, hak tanggungan, gadai)
   • Proses pengikatan jaminan sesuai hukum
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak
   • Hak dan kewajiban bank dan debitur
   • Konsekuensi hukum pelanggaran perjanjian
6. Sengketa dan Penyelesaian Hukum Kredit
   • Kredit bermasalah dan restrukturisasi
   • Penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non-litigasi
7. Aspek Kepatuhan dan Pencegahan Fraud
   • Penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking)
   • Pencegahan fraud dalam pemberian kredit

TRAINING METHOD Presentation Discussion Case Study Evaluation   FACILITIES Training Kit Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Break Souvenir